Catatan Bryant - Ungkapan diatas menjadi pertanyaan besar bagi sebagian besar rakyat Indonesia sekarang ini. Persatuan dan Kesatuan yang boleh kembali dijunjung setelah Pilpres beberapa saat lalu seakan kembali 'diuji' dengan ditetapkannya RUU Pilkada, dimana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.

- pic: detik.com -

Tarik ulur keputusan sejatinya memang sempat terjadi dalam pembahasan di rapat paripurna DPR, namun dengan banyaknya koalisi yang mendukung keputusan tersebut maka mau tidak mau keputusan tetaplah harus diambil, bahkan dengan cara 'pamungkas' dalam demokrasi, voting.

Sekali lagi, harapan adanya persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara ini menjadi harapan kita bersama, bahwa keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya semata-mata adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah pada tendensi untuk memperkaya diri sendiri.

Perbedaan signifikan dapat kita lihat bahwa dari kalangan rakyat lebih memilih untuk pemilihan langsung, dengan pertimbangan agar rakyat dapat menyalurkan hak politiknya, terlebih di Indonesia menggunakan sistem one man, one vote.
Tetapi kembali lagi pada para pengampu kekuasaan legislasi, DPR.
Entah kelanjutannya seperti apa, kita tunggu saja.

*saat ini ada beberapa kalangan yang sementara mempersiapkan diri untuk mengajukan judicial review kepada MA.

Mari tetap bersatu,

Salam Persatuan